logo

.
Saturday 25th of October 2014    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com

Kata Bijakku Hari Ini...


Prosedur Lingkungan PDF Cetak E-mail

 

Prosedur Pengajuan dan Mekanisme

Rekomendasi Kelayakan Lingkungan

(UKL-UPL dan SPPL)

di Kota Bengkulu

 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib dilengkapi dengan Upaya pengelolaan Lingkungan  Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Rekomendasi UKL-UPL dan SPPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban rekomendasi UKL-UPL ke dalam penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak, maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

 

UKL-UPL dan SPPL disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (pemrakarsa) sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL. Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi kelayakan lingkungan (UKL-UPL atau SPPL) dengan melampirkan persyaratan lainnya kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam hal ini kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi dalam wilayah kota Bengkulu. Kemudian, Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL. Yang seterusnya melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL, pengecekan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

 

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL atau melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL. Apabila terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.

 

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa atau  memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa. Apabila kepala dinas/instansi terkait, tidak melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu yang telah ditentukan, UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

Biaya penyusunan dan pemeriksaan  UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (Pemrakarsa). Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang  dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan perizinan lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu telah bekerja sama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Satu Atap Kota Bengkulu yang berlokasi di Sekretariat Kantor Walikota Bengkulu Jl. S. Parman No. 01 Kota Bengkulu.

 

Sebagai gambaran proses pengajuan permohonan izin lingkungan di BPPT dengan mekanisme sebagai berikut; pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan, pemeriksaan berkas, pemeriksaan lokasi/survey lapangan, penetapan biaya, proses penerbitan rekomendasi/izin, pembayaran dan  penyerahan rekomendasi/izin. Pada saat pengajuan permohonan rekomendasi lingkungan, pemohon atau pemrakarsa melampirkan persyaratan lainnya, yaitu ;  surat pengantar dari Lurah tempat usaha, photo copy KTP, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan  (SPPL) ‚Äď (untuk usaha yang berdampak kecil terhadap lingkungan ), menyertakan Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL)-(untuk usaha yang berdampak besar terhadap lingkungan), Materai 6000 dan denah lokasi usaha. 

 

Bagi setiap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang ingin mengajukan permohonan Rekomendasi Lingkungan Hidup dalam hal ini UKL-UPL dan SPPL dapat mendatangi Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Jl. Basuki Rahmat No. 20 Kota Bengkulu setiap hari jam kerja. Dengan adanya rekomendasi kelayakan lingkungan ini diharapkan setiap pemilik usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku.

 

 

Hallo BLH Kota Bengkulu

bottom

Dijalankan dengan Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.